Download Template Surat Perjanjian Hutang Piutang (word)

Template Surat Perjanjian Hutang Piutang – Dalam kehidupan sehari hari, pinjam meminjam sudah umum dilakukan. Utamanya ketika ada kebutuhan mendesak, namun uang pribadi tidak mencukupi. Meminjam uang bisa dilakukan mulai dari ke teman, keluarga terdekat, pinjam online hinggake bank.

Saat meminjam uang keluarga atau sahabat dalam jumlah kecil biasa dilakukan secara informal tanpa dokumen dokumen penyerta. Namun jika dalam jumlah banyak apalagi di instansi resmi pasti dibutuhkan dokumen pendukung.

Salah satu dokumen pendukung dalam aktivitas hutang adalah surat perjanjian Hutang Piutang. Surat ini bisa dibuat dalam beberapa versi seperti versi sederhana, tanpa atau dengan jaminan, hingga versi yang detail. Namun yang pasti, surat perjanjian ini harus diatas materai agar legal dimata hukum.

Baca Cepat

Pengertian Surat Perjanjian Hutang Piutang

Surat Perjanjian Hutang Piutang adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak peminjam (debitur) mengenai pemberian sejumlah uang atau barang tertentu dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu sesuai syarat yang telah disepakati kedua belah pihak.

Surat ini bersifat legal dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum di Indonesia, terutama mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Fungsi Surat Perjanjian Hutang Piutang

Sebagai bukti hukum tertulis atas terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.
Menghindari perselisihan atau konflik di masa depan karena syarat-syarat sudah dituangkan secara jelas.
Menentukan tanggung jawab masing-masing pihak, seperti besaran pinjaman, jangka waktu, bunga, dan cara pelunasan.
Menjadi dasar pengambilan tindakan hukum apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran kesepakatan.

Unsur-Unsur

Untuk membuat surat ini sah dan mengikat secara hukum, perlu adanya unsur-unsur berikut:

Para pihak: Identitas lengkap pemberi pinjaman dan peminjam.
Objek perjanjian: Jumlah uang atau barang yang dipinjamkan.
Kesepakatan: Persetujuan kedua pihak tanpa paksaan.
Syarat pengembalian: Tanggal jatuh tempo, cara pengembalian, bunga (jika ada).
Sanksi atau denda: Jika terjadi keterlambatan atau pelanggaran.
Tanda tangan kedua belah pihak: Serta saksi jika diperlukan.
Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian.

Struktur dan Isi Surat

a. Judul

Biasanya ditulis jelas di atas: “SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG”.

b. Pembukaan

Menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara dua pihak.

c. Identitas Pihak Pertama dan Kedua

Nama lengkap
Alamat
Nomor identitas (KTP/SIM/Paspor)

d. Isi Perjanjian

Jumlah pinjaman
Tujuan peminjaman (opsional)
Jangka waktu pelunasan
Tanggal jatuh tempo
Besaran bunga (jika ada)
Cara pembayaran (tunai, transfer, cicilan)

e. Hak dan Kewajiban

Kewajiban peminjam untuk membayar tepat waktu
Hak pemberi pinjaman untuk menagih

f. Ketentuan Hukum

Mengacu pada KUHPerdata
Pilihan penyelesaian sengketa (misalnya, melalui pengadilan, mediasi, atau arbitrase)

g. Penutup

Menyatakan bahwa surat ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan.

h. Tanda Tangan

Kedua belah pihak
Saksi-saksi (opsional, tapi disarankan)
Materai sebagai penguat legalitas (biasanya Rp10.000)

Aspek Hukum yang Mengatur

a. Syarat Sah Perjanjian – Pasal 1320 KUHPerdata

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Suatu hal tertentu
Suatu sebab yang halal

b. KUHPerdata Pasal 1754 – 1769

Mengatur secara spesifik mengenai pinjam-meminjam, baik berupa uang maupun barang.

c. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jika ada jaminan berupa benda bergerak, maka dapat diatur melalui fidusia.